administrasi kependudukan sebagai alternatif pelayanan administrasi kependudukan kepada. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 124, Tambahan LembaranUndang-undang administrasi kependudukan di Tokopedia ∙ Promo Pengguna Baru ∙ Cicilan 0% ∙ Kurir Instan. Warga dilarang memiliki KTP lebih dari 1 berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan Pasal 63 jo Pasal 97. . Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial. U. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penata dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan D Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sip pengelolaan informasi Administrasi. 2. Dasar hukum Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. 5 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang- Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk) Nomor 23 Tahun 2006 (yang telah dirubah oleh Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013) dalam pasal 1 angkaDefinisi (1): rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 06 Surat Pernyataan. Administrasi Kependudukan merupakan suatu hal yang sangat urgen di dalam kehidupan masyarakat saat ini. ABSTRAK: a. Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan meliputi: a. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. - Peraturan Presiden Republik. Peraturan Presiden No 112 Tahun 2013 tentang Penerapan KTP berbasis nomor Induk Kependudukan Berbasis Nasional 4. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No. Glosarium. bahwa dalam rangka mewujudkan. Mengingat : 1. Didownload 33. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Administrasi Pemerintahan - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. 24/12/2013. Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan T. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status. Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 1. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN – PENYELENGGARAAN 2021 PERDA KOTA BEKASI NO. SALINAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Download. . 28. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN. Sanksi. Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang memberi tanda strip (-) kepada pemeluk agama atau kepercayaan selain enam agama diatas walaupun tetap dicatat dan dilayani di kantor pencatatan. 1479 -2- Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-. Glosarium. Tinjauan Administrasi Kependudukan a. Undang-Undang Administrasi Kependudukan di Tokopedia ∙ Promo Pengguna Baru ∙ Pasti Ori ∙ Garansi 7 Hari ∙ Cicilan 0% ∙ Kurir Instan. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Undang-Undang ini bertujuan untuk. UU No. Latar Belakang. Undang-Undang. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2013. Perubahan Undang. Tipe Dokumen. - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 , Tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Administrasi Pemerintahan - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Tahun. TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. " 2019. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; Mengingat : 1. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal. PERUBAHAN PERATURAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN ( UU NO 23 TAHUN 2003 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DIUBAH DENGAN UU NO 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 23 TAHUN 2003 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN GARIS BESAR PERUBAHAN :1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 2019, No. administrasi kependudukan: unduh: uu 24 tahun 2013: perubahan atas uu no 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan: unduh: permendagri nomor 18 tahun 2010 :. 3. 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peinenntnhan Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan : urusan Administrasi Kependudukan; c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018; PERATURAN DAERAH INI MENGATUR TENTANG PENYELENGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, DENGAN. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara. Pelayanan ini tentunya merujuk kepada Disdukcapil Kabupaten Kuningan melalui undang-undang: Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang. Administrasi kependudukan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan 2. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk,. F-1. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan. Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-. Tahun. 40, LN. Download. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pelayanan administrasi secara gratis/tidak dipungut biaya menjadi standar pelayanan di Kantor Desa Tambakbaya. Administrasi kependudukan dapat berjalan lancar tentunya dengan pelayanan yang baik juga dari pemerintah. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 1. UNDANG-UNDANG TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Sampai pada tahun 2016 kelompok penghayat kepercayaan menggugat Undang-Undang Administrasi Kependudukan ke Mahkamah Konstitusi untuk memperjuangkan kesetaraan Penjelasan atas undang-undang nomer 24 tahun 2013. Administrasi Kependudukan; Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara DaringAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Blitar) Firdaus Nugroho Bintang, Agus Yulianto, S. Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan DETAIL PERATURAN Abstrak. tentang Administrasi Kependudukan. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 38 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan. PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5), Pasal 10, Pasal 13 ayat (4), Pasal 24 ayat (3), Pasal 76, Pasal 79 ayat. 97/PUU-XIV/2016 menyatakan kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang Undang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”. Undang. Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan; c. Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam; Kumpulan Peraturan Perundang-undangan, dasar hukum Adminstrasi. 10 SERI E, LL SETDA KOTA BEKASI : 22 HLM. UNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 23: Tahun: 2006: Tentang: ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan. Peraturan Perundang-undangan. Mengingat : 1. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang juga mengatur tentang Pencatatan Perkawinan di Indonesia yaitu dalam pasal 34, 35 dan 36. Administrasi Kependudukan - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. NIK berlaku seumur. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,. LN No. Peraturan Pemerintah No. Undang – Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Undang – Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Undang – Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang PerubahanADMINISTRASI KEPENDUDUKAN . ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN KELOMPOK KHUSUS DALAM PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN Nurani Ajeng Tri Utami1*, Nayla Alawiya1 dan Alef Musyahadah Rahmah1 1Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman E-mail: nurani. Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU no. Peraturan Daerah Kota Batam nomor 1. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam. Latar Belakang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 06 Surat Pernyataan. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 394 kali. U n d a n g - U n d a n g tentang Administrasi Kependudukan ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan. Pasal tersebut yaitu Undang-Undang tentang administrasi kependudukan yang selanjutnya dinyatakan di dalam Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang GarudaTAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN PRIMA DI KECAMATAN PATUMBAK Oleh: AHMAD ROBIUL AZIZ 1303100140 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 26 November 2013. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2013. Administrasi Kependudukan, Disdukcapil provinsi dan kabupaten/kota dibantu kelompok jabatan. Wewenang pokok Menteri dalam menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara nasional ; 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi. bahwa setiap peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting yang. UNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 24: Tahun: 2013: Tentang: PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006. Perubahan atas undang. Karena sesuai amanat konstitusi utamanya Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah Negara berdasarkan Ketuhanan. Oleh: Maya Alfiandari, pegawai Direktorat Jenderal Pajak Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Bab Perubahan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa nomor induk kependudukan (NIK) dalam kartu tanda penduduk (KTP) akan diintegrasikan dengan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014. Terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Dokumen Identitas Lainnya ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah – PP Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa NIK sebagai nomor identitas tunggal digunakan untuk semua urusan pelayanan publik. Pengertian Admnistrasi Kependudukan Definisi administrasi kependudukan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, Menimbang: a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih membacakan pertimbangan hukum Mahkamah pada sidang putusan uji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Selasa (31/01) di Ruang Sidang MK. TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);. Beranda. 1. Selain UU Adminduk ada juga payung hukum lain yakni Peraturan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. SALINAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Hal ini sesuai dengan Pasal 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 35 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) Muhyidin dan Ayu Zahara E-mail : [email protected] Formulir Pendaftaran Peristiwa Kependudukan. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Bab II Hak dan Kewajiban Penduduk pada Pasal 2 yakni : “Setiap. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik & Pembangunan sektor lain. e-issn: 2807-2529 56 3. F-1. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 26 November 2013 merupakan perubahan yang mendasar di bidang administrasi kependudukan. Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukanMelalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, kelompok minoritas di atas dapat tetap dilayani dan dicatat dalam database administrasi kependudukan. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan. 85 Pertimbangan dibentuknya. menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh gubernur dengan kewenangan meliputi: a. PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUDUS, Menimbang : a. Administrasi Kependudukan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan perubahan yang mendasar di bidang Administrasi Kependudukan, dengan tujuan utama untuk meningkatkan efektivitas pelayanan. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Shinta. 90 KB. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. beberapa perubahannya diantaranya, pelaporan kelahiran penduduk yang semula dilakukan di instansi pelaksana tempat kelahiran bayi, dirubah menjadi dilaporkan di. E. Semoga informasi ini bermanfaat. Undang Undang Republik Indonesia No 23 T ahun 20 06 Tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden No 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 3. Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden;Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang yudicial review Undang-Undang Administrasi Kependudukan, telah membolehkan para penganut aliran kepercayaan untuk mencantumkan keyakinannya pada kolom agama di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). bahwa peraturan perundang-undangan mengenai Administrasi Kependudukan yang 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Mengingat : . Dasar Hukum. F-2. Login Peraturan Pemerintah (PP) No. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 23 Bentuk Undang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAGETAN, Menimbang : a. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk,PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DARING DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-. Administrasi kependudukan meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil22 Pengelolaan SIAK bertujuan23: a. 2. PENDOKUMENTASIAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIC INDONESIA, Menimbang : a. - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, Tentang ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Glosarium. Daring sendiri dulu singkatan dari 'dalam jaringan', jaringan yang dimaksud adalah network yaitu keterhubungan antar komputer, yang kerennya disebut sebagai internet. F-2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Negara Tahun 1950 Nomor 32) s. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Sanksi. Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif. Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan LembaranPasal 91 ayat (3), dan Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas dalam memberikan pelayanan dalam rangka pembuatan atau pengurusan akta kelahiran yang telah diatur sesuai dengan Undang-Undang No. Ilustrasi: HOL. Pertimbangan penetapan Permendagri 95 tahun 2019 tentang SIAK adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang. tersebut. Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan prioritas pembentukannya diatur dengan Peraturan Menteri. Para pemohon mengajukan judicial reviewterhadap Pasal.